Serang, -- Ada dugaan pelaku mafia migas yang diduga bermain setiap malam menggunakan armada jenis kendaraan mobil box dengan kapasitas pembelanjaan di-setiap SPBU yang ada di-wilayah Banten yang melebihi kapasitas hingga mencapai puluhan ton setiap malam.
kendaraan jenis mobil box yang sedang mengisi bahan bakar minyak ( BBM ) jenis solar bersubsidi yang setiap pembelanjaan , di-SPBU 34-42102 Cikande Kabupaten Serang Banten kamis malam 1/12/2023.
Meski skema Full QR Code Solar Bersubsidi, telah diberlakukan sejak 22 Juni 2023, bahkan sudah 100% transaksi Solar Subsidi diseluruh wilayah di Indonesia wajib menunjukkan QR Code, namun akal bulus penjahat atau penimbunan BBM bersubsidi masih saja ada.
Pasalnya hasil investigasi awak media jam 02 ”30 wib, semalam kendaraan tersebut dengan pengisian sangat melebihi kapasitas pada umumnya, hal tersebut terjadi du-SPBU 34-42102 Cikande ,diduga kuat akan ditimbun digudang (lapak)sebelum didistribusikan. ada kerja sama pelaku dengan pihak pengelola dan operator SPBU.
Hal tersebut menuai kritik dari Ketua YLPK Perari DPC Serang Raya “Maulana, pembelian bahan bakar minyak ( BBM ) jenis solar bersubsidi yang melebihi kapasitas dengan jumlah besar itu tidak di benarkan sama halnya dengan mengambil hak masyarakat demi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.
Kami ( YLPK Perari ) menghimbau kepada Aparat Penegak Hukum ( APH) khususnya Polda Banten agar segera menindak dan menangkap pelaku yang di duga menimbun BBM jenis solar bersubsidi.
UU migas No 22 mengatur operator migas,sehingga siapa Saja yang ingin berniaga migas harus memiliki izin usaha migas di jelaskan dalam pasal 1 angka 14 No 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi (UU migas ) praktik penimbunan BBM Tampa izin termasuk kejahatan yang dilarang oleh UU migas.
Lanjut ” Maulana didalam UU migas juga jelas menyebutkan, pihak yang mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan, berbuatan tersebut dapat diartikan penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam pasal 55 UU migas.setiap yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan dengan penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling tinggi Rp :60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah ) tutup Maulana.
( red/tim)
.jpg)
