Bandung // Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait penataan transportasi terpadu Kawasan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 3 Agustus 2023.
“Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat.
Menhub menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.
“Usulan Pak Gubernur menjadi 3 lantai, 3 fungsi, kereta api, pedestrian dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah,” ungkap Menhub.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun proyek transportasi masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung. Menhub menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.
“Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh terkait dengan Cekungan Bandung, jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu juga kemampuan fiskal kita,” ungkap Menhub.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi respon positif dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung. Ridwan berharap evaluasi akan berjalan dengan baik sehingga solusi pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung dapat segera direalisasikan.
“Insyaallah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil juga menyebut bahwa anggaran daerah tidak dapat membiayai proyek-proyek transportasi masal. Apalagi untuk Cekungan Bandung ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun.
“Jadi per hari ini hanya 13 persen warga Cekungan Bandung yang naik public transport. Nah dinaikkan ke 50 persen, cost-nya tidak murah tapi harus dilakukan karena semakin ditunda nanti harganya hanya akan bertambah mahal,” ungkap Ridwan Kamil.
(BPMI Setpres/Red)
.jpg)
