Jakarta, // Kebebasan berpendapat mendapatkan tantangan dan cobaan dimana di jaman Jokowi, sudah ada beberapa kasus ITE digunakan untuk mengkriminalisasi dan membungkam pihak yang vokal dan berusaha membongkar kebobrokan oknum aparat.
Terakhir, dimana oknum kejaksaan yang mengatasnamakan Persaja (Persatuan Jaksa) membuat 185 Laporan Polisi diseluruh wilayah kejaksaan Indonesia atas dugaan pasal Pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan Hoax terhadap Advokat Vokal Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP, CLA,Jakarta 11 Agustus 2023.
KRONOLOGIS PERKARA ITE
Perkara di mulai ketika sebagai pengacara Alvin Lim menjadi kuasa hukum P kliennya, dalam perkara disita mobil Mazda Biante oleh Kejaksaan Negeri Jakarta selatan. P kemudian di hubungi oleh inisial H yang mendapat surat kuasa dari Leasing untuk menarik kendaraan yang disita, jelas Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono SH,MH.
H kemudian diduga meminta beberapa puluh juta uang kepada P, karena di minta oleh Oknum Jaksa SA, jaksa yang menyidangkan. Setelah di transfer dana tersebut, P dipanggil dan di periksa di depan Pengadilan Negeri Jaksel.Akan tetapi, Hakim Asiadi menolak pengajuan pinjam pakai. Hal tersebut membuat P menagih kembali biaya puluhan jita karena kendaraan tidak bisa dikeluarkan sesuai janji H. "Namun, H dalam pembicaraan telpon dan bukti Screen Shoot WA mengaku bahwa SA tidak mau mengembalikan dana tersebut . Ada bukti rekaman dimana H menyebut nama SA sebagai oknum Jaksa yang mengurus pinjam pakai dan menerima biaya pinjam pakai. Lalu karena H tidak mau mengembalikan dana, maka Alvin lim selaku kuasa hukum membuat surat aduan ke Kejari Jaksel dan Jamwas perihal dugaan oknum Jaksa SA di tahun 2019.Dua tahun lebih berlalu dan aduan kejaksaan tidak ditindaklanjuti kejaksaan, maka Alvin Lim kemudian di minta oleh kliennya untuk mengunakan cara No Viral, No Justice. Dan kemudian menceritakan kejadian tersebut di Youtube Quotient TV agar masyarakat bantu memantau. Kemudian, SA yang keberatan atas hal tersebut membuat aduan ke kepolisian atas dugaan pasal pencemaran nama baik dan fitnah." Imbuh Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm.
Dalam waktu 1 minggu sejak dilaporkan, LP digelar perkara dan menaikkan status Alvin Lim menjadi Tersangka, tanpa sebelumnya pernah diperiksa sebagai Tersangka. "Jelas terlihat kejanggalan dan dugaan kriminalisasi oleh Oknum Mabes Polri Subdit Cyber Crime, perkara yang sama yang Alvin Lim laporkan ada yang bertahun-tahun tidak diperiksa sedangkan ini 1 minggu sudah gelar perkara. Kejanggalan lainnya nampak ketika tergesa-gesa mengirimkan berkas ke kejaksaan dan mendapatkan P19 (diduga berkas tidak lengkap).
Hal ini terkuak sebagai alat bukti di sidang Praperadilan yang diajukan oleh Alvin Lim. Jaksa peneliti meminta agar Penyidik memeriksa H dan P karena Alvin Lim hanya menceritakan apa yang diucapkan oleh H, dibuktikan dengan rekaman suara H. Bagaimana Sru dinyatakan difitnah, tidak menerima dana jika belum diperiksa H dan jika ada pencemaran nama baik, maka Hadi lah yang seharusnya di jadikan tersangka karena sumber berita berasal dari H. Alvin Lim hanya sebagai kuasa hukum menceritakan kembali kejadian yang terjadi dan dialaminya." Lanjut Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm.
Penetapan Alvin Lim sebagai Tersangka tampak dipaksakan, selain waktu proses yang relatif singkat. Juga penyidik menolak memeriksa saksi-saksi yang terlibat serta terlihat jelas dipaksakan. "Masih ingat kasus Ratna Sarumpaet? Fadli Zon dan Hanum Rais adalah pihak pertama yang menceritakan terjadi pemukulan dan penyerangan terhadap muka Ratna Sarumpaet di stasiun TV. Namun, kemudian terbukti bahwa Ratna lah yang berbohong ketika bercerita ke Fadli. Dan yang dijadikan tersangka adalah Ratna Sarumpaet dan bukan Fadli Zon dan Hanum Rais. Hal sama, jika SA benar tidak menerima suap dalam kasus pinjam pakai, maka H lah yang patut disinyalir dijadikan tersangka karena dialah sumber hoax tersebut ynag menyebarkan ke P dan Alvin. Alvin Lim juga dapat membuktikan ceritanya dengan bukti rekaman suara H dan bukti percakapan WA serta bukti transfer uang ke H. Alvin Lim hanya menceritakan apa yang dia dengar dan dialami yaitu apa yang Hadi katajan kepadanya. Apakah yang didengar benar atau tidak seharusnya menjadi tanggung jawab, H yang menyebarkan pertama kali. Jadi jelas Mabes Polri membidik Alvin Lim karena sengaja tidak memeriksa H dan P ." Lanjut Advokat Bambang Hartono, SH, MH
Hal ini jika nanti di gelar dalam sidang pengadilan dan dibongkar akan menjadi aib buruk bagi kepolisian dan merusak reputasi Polri sebagai penegak hukum dan menjadi bukti bahwa Mabes POLRI masih diisi oleh oknum penyidik nakal dan berusaha mencelakakan masyarakat. "Satu hal lagi, Alvin Lim menceritakan kronologis kejadian layaknya seorang pengacara dalam menjalankan tugasnya. Sama halnya seperti Kadiv Humas Mabes sering menceritakan kejadian yang didapatkannya meski hanya dugaan walau belum ada putusan Incracth pengadilan, sesuai UU Advokat, Alvin Lim memiliki imunitas yang melekat dalam dirinya sebagai Pengacara. Sehingga penetapan Alvin Lim sebagai Tersangka pencemaran nama baik adalah bukti Mabes Polri melakukan perbuatan melawan hukum dan upaya kriminalisasi terhadap Advokat untuk membungkam Alvin yang vokal." Tutup Advokat Bambang Hartono, SH, MH.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.(*/IWQI)
