-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


Iklan

Indeks Berita

Kate Victoria Lim Diduga Tantang Debat Kapolri,Tuai Pro Kontra,Ini Kata KPAI

Minggu, 03 September 2023 | 23.08 WIB Last Updated 2023-09-04T14:21:30Z

 

Jakarta, -- Fenomema baru tercipta di Indonesia,anak kecil 16 tahun Kate Victoria Lim yang adalah putri tunggal Alvin Lim seorang pengacara,luar biasa berani,vokal dan tidak ada urat takut. Kate Lim, diduga menantang Kapolri berdebat hukum secara terbuka,untuk membela ayahnya. Menurutnya,dikriminalisasi oleh oknum Polri karena dipidana saat menjalankan tugas,Jakarta,4 September 2023.


Kapolri yang ditantang debat,jadi blunder dan kewalahan menangani protes dan kritik anak di bawah umur ini. Brigjen Adi Vivid, mengatakan bahwa Kapolri ada mekanisme menangani keberatan proses pidana yaitu melalui Aduan Propam dan wasidik Mabes Polri. "Aduan Propam dan Wasidik telah berulang kali diajukan kuasa hukum namun hingga kini tidak digubris,makanya,sebagai langkah terakhir,saya mengunakan hak kebebasan berpendapat,saya BUKAN sebagai pengacara melainkan sebagai Warga negara dan seorang anak membela ayahnya." Ucap Kate Lim. 


Beberapa tokoh masyarakat dan lsm, seperti Hotman Paris Hutapea, Petrus Selestinus dan Sunan Kalijaga termasuk beberapa tokoh yang tidak setuju dengan kritikan Kate Lim dan meminta KPAI mengawasi Kate Victoria Lim. 


Sementara,Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencermati video Kate Victoria Lim (KVL), putri berusia 16 tahun dari pengacara Alvin Lim yang viral di media sosial YouTube.


Dalam video tersebut,KVL tampak diduga menantang Kapolri untuk berdebat terkait dengan penetapan dan penahanan ayahnya Alvin Lim sebagai tersangka kasus ujaran kebencian.


Terkait dengan hal tersebut, dikutip dari siaran Metro TV, KPAI sebagai lembaga negara independen yang dibentuk atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, menyatakan sikap sebagai berikut:


1. Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak, Polri harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip terbaik bagi anak, non diskriminasi dan menghargai partisipasi anak.


2. Sebagaiman diatur dalam UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi


3. Selanjutnya Pasal 24 UU Perlindungan Anak juga memerintahkan agar Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.


4. Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kapolri, perlu bersikap arif dalam menanggapi tantangan yang disampaikan oleh KVL. Polri perlu menghargai keberanian dan kejujuran KVL.


5. Sikap seperti yang ditunjukkan KVL inilah yang perlu dimiliki oleh anak-anak lain dan perlu dikembangkan menjadi sebuah sikap yang kolektif untuk membela bangsa dan negara; Kelak jika dibimbing dan diarahkan, KVL bisa menjadi anak pembela hak asasi manusia (HAM).


6. Polri tidak perlu menghadapkan KVL dengan hukum atau dengan pasal-pasal hukum pidana karena hal ini dapat mematikan semangat dan keberanian anak untuk menyampaikan pendapat dan semangat berpartisipasi;


7. Para orangtua, pendidik, lembaga pendidikan serta kalangan agamawan untuk terus membimbing dan menanamkan nilai moral dan etika kepada anak agar dalam berkomunikasi dan menggunakan media sosial dapat menjunjung nilai etis dan keadaban.


7. Mendorong Kemenkominfo sebagi leading sektor literasi digital di masyarakat terutama bagi anak untuk memperkuat program-program kecakapan dan etis berdigital.


Kate Victoria Lim menanggapi Pernyataan KPAI "KPAI masih netral dan paham Undang-undang. Bahwa sesuai pasal 28 UUD 1945 warga negara berhak menyatakan,pendapatnya dan bebas berekspresi. Pembelaan saya kepada ayah saya, adalah upaya pembelaan sebagai anak dan warga negara,bukan sebagai advokat.Saya gunakan baju seragam LQ Indonesia Lawfirm,bukan sebagai advokat,tetapi sebagai anak pemilik Firma Hukum LQ Indonesia Lawfirm,bahkan office boy,supir kantor yang bukan advokat dan bukan lulusan SH,juga pakai seragam kantor LQ. Itu bukan baju advokat,tapi seragam kantor,nampaknya Tokoh-tokoh masyarakat diduga kurang paham dan tidak teliti bahkan cenderung terlalu cepat menghakimi saya,tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada saya." 


Di mintai tanggapan mengenai dugaan eksploitasi oleh Orang dewasa,Kate Victoria Lim tersenyum lebar. "Tidak ada yang memaksa saya,tidak ada yang mengintimidasi saya.Jika ayah saya memaksa,tentunya dengan ayah saya ada dalam penjara,saya mudah untuk kabur dari rumah atau lapor ke guru disekolah.Segitu sulitnya dipahami,seorang anak sayang dan cinta pada ayahnya.Apakah cinta ayah adalah perbuatan aneh yang patut dicurigai?,Ayah saya seorang diri membesarkan saya sejak usia 1 tahun, mencukupi kebutuhan saya dan menjadi ayah dan ibu bagi saya.Saya membela ayah saya adalah perbuatan kecil yang mampu saya lakukan.Saya tantang Kapolri bukan karena kurang ajar tapi saya butuh penjelasan karena Kepolisian melanggar pasal 16 UU Advokat,anehnya bukan dapat penjelasan, diduga malah saya dikeroyok rame-rame. Saya bingung apakah segitu takutnya Kapolri, sehingga saya dikeroyok rame-rame. Bukankah Kapolri sendiri mengatakan yang mengkritik beliau paling keras adalah sahabat Kapolri. Kenapa saya tidak merasa diperlakukan sebagai sahabat malah berasa dicuekin yah?, Saya cuma mau membuktikan perkataan Kapolri, jika hanya pencitraan cukup jelaskan saja bahwa Kapolri tidak mau memberikan pelayanan kepada warga negara maka saya tidak akan menanyakan kembali. Jangan diam saja, kan tidak sopan dan tidak elok, apalagi saya bertanya secara sopan." Tutup Kate Victoria Lim.


Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. (*/Red)