Serang, -- Polda Banten ikuti Forum Belajar bersama dengan narasumber Prof. Rheinald Kasali secara daring (Online) yang dipimpin oleh Kaposko Persisi Mabes Polri Kepala Divisi (Kadiv) Teknologi, Informasi dan Komunikasi elektronika (TIK) Polri Irjen. Pol. Slamet Uliandi dilaksanakan di Ruang Vicon Polda Banten pada Jumat (02/02).
Turut hadir dalam kegiatan Kaposko Persisi Polda Banten Kabid TIK Kombes Pol Dedi Ardiyanto, Auditor Madya TK III Itwasda Polda Banten Kombes Pol Erri Agoeng Nograha serta diikuti Kapolresta dan Kapolres jajaran dan perwakilan personel dari masing masing Satuan Kerja (Satker) Polda Banten.
Dalam kegiatan tersebut Prof. Rheinald Kasali memberikan materi tentang inovasi dan kepemimpinan di era Disruptif. "Pada kesempatan tersebut para peserta diberikan materi tentang inovasi dan kepemimpinan di era Disruptif yang meliputi Progress (kemajuan) paradok (paradikma) serta Syaiberconria," kata Rheinald.
Rheinald menjelaskan tentang teori welcom to Bani. "Adapun teori welcom to bani meliputi Brittel (mudah pecah), anxious (kelemahan, cemas, ketetidakamanan atau Inscurity), non linier (semua bisa terhubung) dan Incomprehensibl (tidak bisa dimengerti atau ketidak lengkapan," jelas Rheinald.
Rheinald mengatakan dilingkup kepemimpinan institusi pemerintah. "Hal penting yang perlu dilakukan adalah pentingnya membentuk paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan, yakni paradigma dalam mengelola pemerintahan. Birokrasi yang kaku dan terlalu formal terlalu menguntungkan pada regulasi yang top down, sudah waktunya kita ubah,” ucap Rheinald.
Rheinald menilai sejak dulu birokrasi lebih dekat dengan kesan negatif. "Birokrasi lebih dekat dengan kesan negatif seperti lambat dalam pelayanan, tidak kreatif dan anti inovasi. Kini, paradigma tersebut sudah tidak relevan lagi, sehingga harus menerapkan cara berpikir dan bertindak yang lebih tepat, dan ia mencontohkan seperti yang sudah banyak dilakukan oleh sejumlah organisasi swasta," ujar Rheinald.
Diakhir, Rheinald bertindak cepat ini, hanya berpotensi dilakukan oleh badan ramping, yang dalam konteks pemerintahan ia istilahkan dengan postur birokrasi. “Postur birokrasi tidak boleh lagi gemuk, tambun dan lamban. Tetapi harus ramping, efesien dan gesit. Dalam istilah konsep kebijakan publik, muncul yang namanya ‘new public management‘,” tutup Rheinald. (Bidhumas)
.jpg)
