Tanjabbar, – Keresahan warga Desa Margorukun, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjabbar, Provinsi Jambi, semakin mencuat terkait ketidakjelasan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mandek tanpa alasan yang transparan. Salah satu tokoh masyarakat yang dikenal luas, M M yang berdomisili di RT 04, menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan dana desa yang dinilai jauh dari keterbukaan.
M M, yang selama 12 tahun pernah mengemban tugas sebagai Ketua RT dan juga sebagai Kepala Dusun (Kadus), mengungkapkan bahwa di masa lalu, dana BUMDes berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Namun, sejak kepemimpinan kepala desa baru, anggaran BUMDes tak lagi disalurkan tanpa adanya pembahasan atau komunikasi resmi kepada masyarakat.
“Kami tidak pernah mendapatkan penjelasan yang jelas. Dulu, ketika kepala desa yang lama masih menjabat, semua dana BUMDes dialokasikan dengan rapi, jelas, dan tepat sasaran. Sekarang kami hanya bisa bertanya-tanya, ke mana dana tersebut? Apakah dana BUMDes masih ada atau tidak?," tegas MM
Sejalan dengan itu, Ketua RT berikutnya Parit Sepakat, M, juga mengeluhkan hal serupa. Menurut M, dirinya beserta warga kerap kali meminta penjelasan terkait dana BUMDes yang tak lagi terlihat dampaknya bagi masyarakat, ungkapnya.
“Kami sebagai warga merasa tidak dihargai. Dana BUMDes itu milik masyarakat, dan selayaknya dikelola secara terbuka. Keterbukaan adalah hak masyarakat agar kami bisa merasakan manfaat yang sesungguhnya,” kata M.
Kedua tokoh masyarakat ini berharap agar kepala desa segera mengambil langkah transparan dan memberi penjelasan kepada warga terkait dana BUMDes yang kini hilang arah. Menurut mereka, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.
“Jika tidak ada penjelasan dalam waktu dekat, kami akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut agar hak-hak warga untuk mendapatkan manfaat dana desa tetap terjaga,” pungkas Mbah Miskan dengan nada tegas, menandakan tekad kuat warga untuk memperjuangkan transparansi demi kesejahteraan masyarakat desa.
Sedangkan Kepala Desa Margaruton saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp belum memberikan respon terkait dugaan ketidakjelasan anggaran BUMdes.
Penulis:A S
