Bogor, -- Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor (Supiah) secara langsung melakukan permohonan maaf dihadapan ratusan massa dari puluhan Organisasi Kewartawanan di halaman kantor Dinas Sosial, Kabupaten Bogor.
Supiah tak sendiri, terlihat Kadinsos pun ikut hadir dan didampingi oleh beberapa pejabat dilingkungan Dinsos.
"Saya mohon maaf buat para awak media terkait ucapan saya, dan saya tidak ada maksud untuk melecehkan rekan-rekan semua," kata dia menyampaikan permohonan maaf didepan massa aksi, Kamis (28/11/2024).
Pernyataan Supih ini dipicu saat saling menanggapi komentar dalam akun Facebook beberapa waktu lalu.
Ovan sebagai penanggung jawab aksi keberatan atas ucapan dari Supiah melalui sosial medianya menyatakan adanya media abal-abal dalam hal klarifikasi terkait workshop ke Bali.
"Saya sangat tidak setuju jika kami dikatakan wartawan yang menulis di media abal-abal, karena itu kita adakan aksi yang menuntut permohonan maaf dari Supiah," kata Ovan dalam orasinya.
Dia menjelaskan, kenapa aksi ini dilakukan dan lokasinya di Dinas Sosial? Itu semua tak lepas dari Supiah sebagai person yang notabenenya sebagai pekerja pendamping di Dinas Sosial.
Ditempat yang sama, Kadinsos Farid Ma'rup turut meminta maaf dan berharap tidak terulang kembali.
"Saya selaku Kepala Dinas Sosial juga ikut meminta permohonan maaf untuk semua rekan-rekan awak media yang hadir pada hari ini juga untuk rekan-rekan yang tidak hadir pada hari ini, semoga hal ini tidak terulang lagi di kesempatan lain, mari kita ambil nilai positif dari semua kejadian ini," tutur Farid.
Diketahui, Aksi Unras ini dipicu akibat kegiatan Bimtek Psikososial ke Kabupaten Badung Bali dan pernyataan di akun Facebook yang disampaikan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor, Supiah saat saling menanggapi komentar link pemberitaan tentang kegiatan Bimtek ke Bali.
Berselang beberapa hari, Supiah langsung melakukan klarifikasi dan permohonan maaf melalui akun Facebook pribadinya.
Sebelumnya, Aktivis Bogor, Ali Topan Vinaya mengkritik keras kegiatan study banding ke Bali yang melibatkan 133 orang .
Menurutnya Pemkab Bogor maupun DPRD semuanya sama saja tidak memiliki sense of crisis.
Dia menilai, setelah beredarnya surat tugas dari Dinas Sosial Nomor 400.9.10.2 /1995 tentang linjamsos yang melakukan perjalanan study banding ke Bali jelas adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor kepada Rakyat.
ATV sapaan akrabnya menyampaikan bahkan perjalanan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakpatuhan dan perlawanan Pemkab terhadap Pemerintah Pusat.
"Perjalanan study banding yang melibatkan 133 orang ke Bali jelas lah menghambur-hamburkan anggaran, terlebih situasi dan kondisi Kabupaten Bogor, seminggu belakangan ini sedang di landa bencana alam, mulai dari angin puting beliung di beberapa wilayah sampai dengan Banjir di Kecamatan Cisarua," tegas Aktivis 98 ini.
Penulis:Asep
.jpg)
